Bank Banten Didorong Jadi Andalan Daerah, Dukungan Datang tapi Ujian Masih Panjang
Ringkasan Cepat
- Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bank Banten.
- Pemprov Banten meminta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
- Penempatan RKUD dinilai krusial bagi penguatan bank daerah.
- Kinerja Bank Banten disebut membaik, namun konsistensi jadi ujian.
Berita Utama
LIDIK BANTEN – Dorongan agar Bank Banten benar-benar berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah kembali menguat, menyusul kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kota Serang, Rabu (28/1/2026).
Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Banten dan Kantor Pusat Bank Banten, sekaligus menjadi ruang evaluasi atas perjalanan bank daerah yang selama ini tak pernah sepi dari sorotan publik.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai penguatan Bank Banten membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih konkret, terutama dari pemerintah pusat.
Menurut Dimyati, posisi Komisi II DPR RI strategis karena berhubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri dalam urusan pemerintahan daerah dan keuangan daerah.
“Sinergi KUB ini tentu memperkuat Bank Banten, baik dari sisi permodalan, teknologi, maupun tata kelola,” ujar Dimyati.
Ia menyampaikan bahwa bergabungnya Bank Banten dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim membuka peluang perbaikan, sekaligus menuntut kinerja yang lebih disiplin.
Dimyati juga menegaskan pentingnya penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Perputaran ekonomi akan semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Banten,” katanya.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyebut kondisi Bank Banten menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.
Ia menilai peningkatan aset, laba bersih, serta membaiknya tingkat kesehatan bank menjadi indikator yang patut diapresiasi, meski belum menjadi alasan untuk lengah.
“Direksi dan Dewan Komisaris Bank Banten memiliki komitmen kuat untuk terus menekan NPL. Dengan kinerja Direksi yang sangat baik, kami optimistis Bank Banten ke depan akan semakin solid dan berdaya saing,” ujar Aria Bima.
Saat ini, rasio kredit bermasalah Bank Banten disebut berada dalam tren penurunan dan bergerak menuju standar nasional sekitar 3 persen.
Kementerian Dalam Negeri turut menyatakan kesiapan memfasilitasi penguatan Bank Banten apabila masih terdapat hambatan di tingkat daerah.
Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutono menegaskan bahwa Bank Banten memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian fiskal daerah.
“Kami siap memfasilitasi. Kami sama-sama dorong bagaimana BPD itu bisa berperan aktif,” ujarnya.
Dari internal bank, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menyambut dukungan DPR RI dan pemerintah pusat sebagai sinyal positif.
Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang masih dihadapi manajemen.
“Kami memiliki kesepahaman yang sama bahwa Bank Banten harus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah,” kata Busthami.
Busthami mengungkapkan, pengelolaan RKUD dari dua pemerintah daerah sejak 2025 telah memberikan dampak signifikan bagi kinerja Bank Banten.
“Dampaknya sudah sangat signifikan. Apalagi jika ke depan seluruh pemda di Banten bergabung,” ujarnya.
Komisaris Utama Independen Bank Banten Hoiruddin Hasibuan menambahkan bahwa dukungan DPR RI dan Kemendagri memperkuat langkah strategis penguatan Bank Banten.
Pada akhirnya, dukungan kebijakan dan pernyataan optimistis sudah terdengar, namun publik akan menilai dari satu hal sederhana: apakah Bank Banten benar-benar mampu menjaga konsistensi kinerja di luar forum resmi.
Penulis; Fuad Hasan